Program Kami

LAYANAN HUKUM

SON LAWYERS memiliki cakupan beragam pelayanan jasa hukum sesuai dengan kebutuhan klien dan memiliki solusi hukum yang terbaik bagi permasalahan hukum keluarga. Layanan jasa hukum kami antara lain sebagai berikut

Perceraian

Muslim, Non Muslim, Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini), maupun Hak Asuh Anak

Perkawinan

Perjanjian Pra Nikah, Isbat Nikah, dan Perwalian

Harta

Hibah, Wasiat, Waris, dan Wakaf

MENGAPA HARUS MEMILIH SON LAWYERS ?

  • Terdiri dari Tenaga Pengacara Profesional Hukum Yang Muda dan Kreatif Berpengalaman Lebih dari 5 Tahun

  • Memiliki Pengalaman Yang Luas dan Mendalam Mengenai Hukum Keluarga

  • Penyelesaian Solusi Hukum Keluarga Yang Efektif dan Efisien

  • Pelayanan Responsif 24 Jam

PERCERAIAN

Perceraian Muslim

Perceraian Muslim

Proses Perceraian Permohonan perceraian dapat diajukan , mereka yang beragama islam dapat diajukan kepengadilan agama :

  1. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah  hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (pasal 66 UU No. 7 tahun 1989), dengan memeberikan alas an-alasan mengapa ia hendak menceraiakan istrinya.
  2. Bila istri yang mengajukan perceraian, gugatan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 UU No. 7 tahun 1989) pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah, surat dan bukti yang harus dibawa oleh istri yang hendak menceraikan suaminya.

Beberapa pelayanan pengacara kepada klien :

  1. Konsultasi hukum apakah mengenai perdata, pidana atau huklum keluarga :perceraian
  2. Pembuatan pendapat hukum (legal opinion)
  3. Inventarisasi berkas-berkas perkara (legal audit).

Kewajiban pengacara melakukan pembelaan terhadap klienny.

Sebagai contoh sebagai tergugat, seorang pengacara dalam perkara perceraian tentu saja melakukan pembelaan-pembelaan agar diri dan hak tergugat oleh hukum dilindungi sehingga tidak dapat diganggu oleh siapapun. lalu bagaimana cara memperoleh pembelaan tersebut ?

sebuah pembelaan pengacara pada dasarnya dengan menolak, menyanggah dan melakukan perlawanan dimuka persidangan. dengan demikian tidak jarang banyak orang menyewa jasa pengacara. dengan jasa pengacara segala kepentingan tergugat di pengadilan akan diwakilkan dan diurus oleh pengacara sebagaimana yang dijanjikan dalam surat kuasa.

langkah-langkah pengacara mengenai teknis penganganan perkara sebagai berikut :

Terlebih dahulu pengacara menyusun legal audit (pemeriksaan berkas perkara) secara cermat. tujuannta agar pengacara bisa menginventarisir kelengkapan materi administrasi yang terkait dengan kelancara menjalkankan kuasa dan pembelaan.

Pengacara terlebih dahulu merumuskan posisi perkara dan menyusunnya dalam bentuk legal opinion (pendapat hukum). hal ini akan membutuhkan referensi untuk memahami duduk perkara dan argumentasi hukum melingkupinya.

Tahap selanjutnya pengacara akan melaksanakan kuasa dan pembelaan. materi gelar perkara memberikan gambaran pada klien mengani strategi penanganan perkara, yang kemudian ditindak lanjuti dengan kreatifitas dalam pelaksanaan kuasa dan pembelaan klien.

Perceraian Non-Muslim

Perceraian Non Muslim

Bagi mereka yang bukan beragama islam, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau pengacaranya di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui. Bila mana tergugat berada diluar negeri, maka gugatan diajukan ditempat kediaman penggugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP 9/75, pasal 20 ayat 3) melalui perwakilan RI di luar negeri itu.

Beberapa pelayanan pengacara kepada klien :

  1. Konsultasi hukum apakah mengenai perdata, pidana atau huklum keluarga :perceraian
  2. Pembuatan pendapat hukum (legal opinion)
  3. Inventarisasi berkas-berkas perkara (legal audit).

Kewajiban pengacara melakukan pembelaan terhadap klienny.

Sebagai contoh sebagai tergugat, seorang pengacara dalam perkara perceraian tentu saja melakukan pembelaan-pembelaan agar diri dan hak tergugat oleh hukum dilindungi sehingga tidak dapat diganggu oleh siapapun. lalu bagaimana cara memperoleh pembelaan tersebut ?

sebuah pembelaan pengacara pada dasarnya dengan menolak, menyanggah dan melakukan perlawanan dimuka persidangan. dengan demikian tidak jarang banyak orang menyewa jasa pengacara. dengan jasa pengacara segala kepentingan tergugat di pengadilan akan diwakilkan dan diurus oleh pengacara sebagaimana yang dijanjikan dalam surat kuasa.

langkah-langkah pengacara mengenai teknis penganganan perkara sebagai berikut :

Terlebih dahulu pengacara menyusun legal audit (pemeriksaan berkas perkara) secara cermat. tujuannta agar pengacara bisa menginventarisir kelengkapan materi administrasi yang terkait dengan kelancara menjalkankan kuasa dan pembelaan.

Pengacara terlebih dahulu merumuskan posisi perkara dan menyusunnya dalam bentuk legal opinion (pendapat hukum). hal ini akan membutuhkan referensi untuk memahami duduk perkara dan argumentasi hukum melingkupinya.

Tahap selanjutnya pengacara akan melaksanakan kuasa dan pembelaan. materi gelar perkara memberikan gambaran pada klien mengani strategi penanganan perkara, yang kemudian ditindak lanjuti dengan kreatifitas dalam pelaksanaan kuasa dan pembelaan klien.

Pembagian Harta Gono gini

Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini)

Perceraian mengakibatkan banyak hal yang lahir dalam perkawinan harus dapat diselesaikan oleh setiap pasangan yang hendak bercerai. Salah satunya masalah harta bersama.

Harta bersama adalah harta yang dimiliki dan dihasilkan oleh suami dan isteri selama mereka terikat dalam perkawinan. Di masyarakat lebih populer dengan istilah harta gono-gini. Pembagian harta bersama dalam beberapa kasus perceraian sering menjadi objek sengketa yang menghambat proses perceraian.

Sebelum melangkah ke masalah harta bersama, masyarakat seringkali tidak dapat membedakan istilah harta-harta yang ada dalam perkawinan. Secara sederhana ada harta-harta itu meliputi :

  1. Harta Bawaan
  2. Harta bawaan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan 36 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bawaan adalah harta benda/ kekayaan yang dimiliki atau diperolehnya sebelum para pihak yaitu suami-isteri menikah.

  3. Harta Bersama
  4. Mengenai harta bersama diatur dalam dalam pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami-isteri sepanjang perkawinan sah”.
    Harta bersama sendiri meliputi :

    1. Hasil dan pendapatan suami
    2. Hasil dan pendapatan isteri
    3. Hasil dan pendapatan dari harta benda pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama.

    Pembagian ini penting sebelum kita membagi harta bersama dalam sebuah proses perceraian. Perselisihan terkait pembagian harta bersama datang karena pasangan suami-isteri tidak memiliki cara untuk membagi harta bersama. Berikut beberapa tips untuk membagi harta bersama bagi pasangan suami isteri yang hendak bercerai.

  5. Mengecek Perjanjian Kawin
  6. Salah satu point yang dapat dimasukkan dalam perjanjian kawin berkaitan dengan pemisahan harta antara suami dan isteri. Jika ternyata pasangan suami dan isteri memiliki perjanjian kawin dan di dalamnya terdapat berkaitan dengan harta bersama, maka pasangan suami dan isteri yang hendak bercerai tinggal melaksanakan isi perjanjian kawin tersebut. Namun jika tidak ada perjanjian kawin, maka pengaturan terkait harta bersama kembali pada regulasi dan hukum yang berlaku.

  7. Memakai Jasa Mediator
  8. Perselisihan yang datang terkait harta bersama karena kedua belah pihak, baik isteri maupun suami memandang mereka memiliki hak untuk untuk mendapat harta bersama sesuai dengan kontribusi mereka selama berumah tangga.
    Mediator merupakan pihak ketiga yang dipercaya untuk dapat menyelesaikan masalah pembagian harta bersama. Mediator ini bisa berasal dari instansi pemerintah, pakar hukum atau keluarga terdekat yang dipercaya. Peran mediator ini akan memberikan saran dan pertimbangan hukum jika kedua belah pihak melihat ada pembagian dalam pembagian harta bersama.

  9. Pemisahan Harta Bawaan dan Harta Bersama
  10. Maksud pemisahan ini adalah memisahkan harta bersama dan harta bawaan. Pemisahan ini dapat diinvertasir dengan mulai menghitung harta apa saja yang dibawa oleh pihak isteri maupun suami. Setelah harta bawaan dipisahkan, maka pasangan suami-isteri mulai menghitung harta bersama selama mereka mereka mulai berumah tangga sampai mereka akan bercerai. Hanya saja, pemisahan ini hanya berlaku dalam UU Perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa cara pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan tiga cara, pertama dengan mengecek terlebih dahulu perjanjian kawin, lalu meminta mediator untuk ikut membantu masalah pembagian harta bersama dan ketiga dengan melakukan pemisahan harta bersama dan harta bawaan.

Hak Asuh Anak

Hak Asuh Anak

Perselisihan hingga mendatangkan keributan dalam menentukan hak asuh anak sering kali ada dalam tiap perkara perceraian, baik dalam lingkup pengadilan agama atau pengadilan negeri. Pada hakikatnya peraturan perundang-undangan telah menentukan hak asuh atas anak di bawah umur diserahkan kepada ibunya. Walaupun hal tersebut tidak berlaku mutlak.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penentuan hak asuh anak bagi pasangan perkawinan campuran yang bercerai termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”).

Sebagaimana termuat dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak, yaitu:

Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perlindungan Anak dinyatakan, anak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 105 ayat (1) KHI telah ditentukan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Namun jika anak tersebut sudah berusia 12 tahun atau lebih, maka anak tersebut memiliki hak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pihak pemegang hak asuh atau pemegang hak pemeliharaan.

PERKAWINAN

Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian Perkawinan atau disebut juga Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) maupun UU Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi:

  1. Harta bawaan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
  2. Semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri.
  3. Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain
  4. Untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami.
  5. dan lain sebagainya.

UU No 1/1974 tentang perkawinan mengenal dua macam perjanjian. Pertama, perjanjian taklik yang merupakan janji atau ikrar suami pada saat ijab kabul di depan penghulu. Kedua, perjanjian pranikah yang merupakan perjanjian tertulis yang dibuat kedua calon mempelai sebelum pernikahan dilangsungkan.

 Khusus perjanjian pranikah diatur khusus dalam pasal 29. Detailnya sebagai berikut:

 (1).   Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 (2).   Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
 (3).   Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 (4).   Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

 Dari situ sangat jelas bila membuat perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan norma. Di samping itu, perjanjian pranikah pun dapat diubah sepanjang keduanya setuju. Beda dengan perjanjian taklik yang tak dapat dicabut sehingga menjadi alasan perceraian bila dilanggar.

Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

 (1)  Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2)  Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3)  Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
(4)  Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
Oleh karena itu, jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri  dan akan menjadi harta gono gini dalam hal pasangan suami istri tersebut bercerai.
Hal-hal lain yang bisa dicantumkan dalam perjanjian pranikah itu antara lain:

  1. Harta benda
  2. Tak ada pencampuran harta suami dan istri
  3. Utang yang terjadi sebelum pernikahan maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
  4. Pembagian beban tanggung jawab biaya rumah tangga, pendidikan anak
  5. Pengaturan beban keuangan secara spesifik (tabungan, investasi, dan lain sebagainya)
  6. Hak pengasuhan anak
  7. Apa yang boleh dan tidak boleh. Misalnya saja tak boleh poligami, tak melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)
  8. Hak bagi istri untuk bekerja setelah menikah
  9. Jadwal pengaturan jam kerja
  10. Hal-hal lain yang perlu didiskusikan lebih lanjut

Perjanjian  pranikah   juga   mengatur sanksi yang harus  ditanggung    suami   atau   istri   jika   melakukan pelanggaran dalam poin yang disepakati bersama. Misalnya saja jika suami atau istri selingkuh di kemudian hari, suami diam-diam menikah lagi, atau suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dengan begitu, membuat perjanjian pranikah menuntut kedewasaan masing-masing pihak. Selain itu juga menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kesanggupan untuk mematuhi butir-butir dalam perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah pun bisa diubah sepanjang ada persetujuan kedua belah pihak.

Isbat Nikah

Isbat Nikah

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (perkawinan siri). Namun, lantaran statusnya hanya sah secara agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan siri. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI),“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”.

Jadi, itsbat nikah diajukan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Dengan mengajukan itsbat nikah, maka pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta nikah yang kedudukannya sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hak anak yang dimaksud antara lain akta kelahiran, warisan, dan lain-lain.

Syarat-syarat mengajukan permohonan itsbat nikah
Permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama setempat, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengajukan itsbat nikah :

  1. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;
  2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan;
  3. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
  4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
  5. Membayar biaya perkara;
  6. Lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.

Perwalian

Perwalian

Perwalian (Minderjarigheid) adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Perwalian pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orang tua atau anak tersebut masih mempunyai orang tua tetapi kuasa orang tuanya dicabut.

Menurut Subekti perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. [1]

Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perwalian hanya ada karena penunjukkan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang orang saksi ( Pasal 51 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974).

Landasan hukum mengenai perwalian adalah sebagai berikut:

  1. Dasar hukum menurut syariat
  2. Sudah jelas dalam Alquran dan Hadist dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya.

    Dalam QS An-Nisa ayat (2) Allah berfirman “dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buru, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.

  3. Dasar hukum menurut Hukum Adat
  4. Dalam hukum kekeluargaanlam KUHPerdat yang bersifat patrinial maka jika orang tua anak tidak dapat melaksanakan tugas pengasuhannya maka pengasuhan anak tersebut akan beralih ke keluarga pihak ayah. Demikian juga sebaliknya dalam sistem kekeluargaan matrinial, pengasuhan anak akan menjadi tanggung jawab keluarga ibu.

  5. Dasar Hukum Menurut KUHPerdata
  6. Dalam KUHPerdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan Hukum.

  7. Dasar Hukum Menurut KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
  8. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam BAB XV mengenai perwalian, pada Pasal 107 ayat 1-4 dinyatakan bahwa:
    (1)  Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan
    (2)  Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan
    (3)  Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai Wali atas permohonan kerabat tersebut
    (4)  Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

  9. Dasar Hukum Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  10. Dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dijelaskan bahwa Wali yang ditunjuk harus seagama dengan sianak, dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Terdapat beberapa asas menurut KUH Perdata dalam perwalian diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Asas tak dapat dibagi bagi (Ondeelbarheid )
  2. Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

    1. Jika perwalian itu dilakukan oleh Ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (Langs tlevendeouder), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, Pasal 351 KUH Perdata.
    2. “Bila wali ibu kawin, maka suaminya, kecuali jika ia dikecualikan atau dipecat dari perwalian, selama dalam perkawinan antara suami dan isteri tidak ada pisah meja dan ranjang atau tidak ada pisah harta benda, demi hukum menjadi wali peserta dan di samping isterinya bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perwalian peserta suami berakhir, bila ia dipecat dari perwalian atau si ibu berhenti menjadi wali”.

    3. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pada Pasal 361 KUH Perdata.
  3. Asas persetujuan Dari Keluarga
  4. Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat di tuntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata.

    Didalam KUH Perdata dikenal beberapa jenis perwalian, yaitu:

    1. Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama
    2. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan:
      “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”.

    3. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan akta autentik
    4. Dalam Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa:
      “Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUH Perdata”.

    5. Perwalian yang diangkat oleh hakim
    6. Dalam Pasal 359 KUH Perdata menentukan:
      “Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

Tugas dan kewajiban wali adalah sebagai berikut:

  1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan
  2. menurut Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali, maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.
    “Para wali segera setelah perwalian mulai berjalan, wajib memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan. Bila para wali tersebut lalai, mereka boleh diberhentikan, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

  3. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata)
  4. “Dalam waktu sepuluh hari setelah perwalian mulai berlaku, wali harus menuntut pengangkatan penyegelan, bila penyegelan ini telah dilakukan, dan dengan dihadiri oleh wali pengawas, segera membuat atau menyuruh membuat daftar barang-barang kekayaan anak belum dewasa”.

  5. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 1335 KUH Perdata )
  6. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. ( Pasal 338 KUH Perdata )
  7. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barangyang diperbolehkan disimpan dengan izin weeskamer. (Pasal 389 KUH Perdata)
  8. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (Pasal 392 KUH Perdata)
  9. “Bila dalam harta kekayaan anak belum dewasa terdapat sertifikat-sertifikat utang nasional, wali wajib memindahkannya ke dalam buku besar atas nama anak belum dewasa”.

  10. Kewajiban untuk menanam (belegen) sisa uang milik menderjarigen setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Mulainya Perwalian menurut pasal 331 KUHPerdata disebutkan sebagai berikut:

  1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
  2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
  3. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

Berakhirnya Perwalian disebabkan oleh hal-hal berikut ini, diantaranya adalah:

  1. Si anak telah menjadi dewasa (meerderjarig)
  2. Matinya si anak
  3. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya
  4. Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui
  5. Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali
  6. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian

HARTA

Hibah

Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya juga dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Biasanya pemberian hibah tersebut telah disetujui oleh keluarga meskipun pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUHPerdata:
“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu juga dapat dihibahkan oleh pemiliknya.

Hibah menjadi sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika si penerima hibah telah menerima pemberian tersebut dengan akta notaris. Namun jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta notaris, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan menggunakan akta otentik, yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris asalkan hal itu terjadi pada waktu penghibah masih hidup.

Akan tetapi, hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan tetap sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.

Hal-hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal

Selanjutnya perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu:

  1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdata);
  1. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdata);
  2. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdata);
  3. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).

Perlu dicatat bahwa pembahasan diatas adalah mengenai hibah yang diberikan ketika seseorang masih hidup, apabila pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957- Pasal 972 KUHPerdata.

Wasiat

Wasiat

Surat wasiat adalah surat yang memuat keinginan-keinginan terakhir seseorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Lazimnya, surat wasiat berkaitan dengan harta yang dimiliki si pembuat wasiat.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur wasiat dalam Pasal 930-953. Pasal-pasal tersebut sangat menekankan pada prosedur penyusunan wasiat yang sesuai dengan kehendak bebas dari pihak yang membuat tanpa dipengaruhi orang lain, termasuk notaris.

Ada 3 (tiga) jenis wasiat di Indonesia, yaitu:

  1. Wasiat Umum
    Wasiat yang dibuat oleh seorang notaris. Caranya, orang yang akan meninggalkan warisan menyatakan kehendaknya di hadapan notaris, dan memohon kepada notaris tersebut agar dibuatkan akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan.
  2. Wasiat Olografis
    Wasiat yang seluruhnya ditulis sendiri oleh si pembuat, diberi tanggal dan ditandatangani olehnya, kemudian harus disampaikan kepada notaris untuk disimpan dalam protokolnya, bisa dalam keadaan terbuka atau tertutup. Selanjutnya, notaris akan membuat akta penyimpanan (akte van depot) dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
  3. Wasiat Rahasia
    Wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat jenis ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi.

Perubahan Surat Wasiat
Pada dasarnya, Surat wasiat dapat diubah setiap waktu oleh pembuatnya selama ia masih hidup. Surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terakhir dibuat. Jadi jika seseorang membuat surat wasiat pada tahun 1998 dan direvisi pada tahun 2016, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat tahun 2016. Jika ada surat wasiat, dalam pembagian harta warisan, maka wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Waris

Waris

Hukum waris merupakan aspek hukum yang paling mungkin menyentuh  kehidupan manusia. Tak peduli berapa umurnya dan apa suku atau agamanya. Baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan. Karena ketika salah seorang anggota keluarga meninggal dunia maka ketika itu pula secara otomatis lahir hukum waris atau pewarisan.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak ahli waris baik terhadap pewaris ataupun harta peninggalan pewaris diatur dalam hukum kewarisan tersebut.

Di Indonesia sendiri dikenal 3 sistem hukum yang mengatur yang dapat dijadikan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan waris dalam keluarga. Yaitu hukum waris perdata barat, hukum Islam dan hukum adat.

Hukum waris perdata barat, merupakan hukum waris yang diperuntukkan bagi masyarakat non muslim. Aturannya sendiri termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam buku II tentang Benda.

Sedangkan hukum waris Islam merupakan hukum waris yang diperuntukkan khusus masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hukum waris ini sendiri bersumber dari Al-qur’an dan Hadist. Selain itu, di Indonesia khusus mengenai hukum kewarisan Islam juga merujuk kepada ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikeluarkan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991.

Selain itu terdapat hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang penerapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat adat itu sendiri.

Pada dasarnya setiap masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih hukum waris mana yang akan dipergunakan, sepanjang terdapat kesepakatan antar para ahli waris. Yang mana kemudian sebaiknya kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis atau perjanjian.

Sebagai contoh, keluarga muslim suku Minangkabau seharusnya menggunakan hukum waris Islam atau hukum adat minang. Namun, para ahli waris yang ada setuju dan sepakat untuk membagi harta waris yang ada dengan menggunakan hukum perdata. Sehingga waris dibagi sama rata antar seluruh ahli waris.

Apakah hal tersebut diperbolehkan? Boleh, dengan dibuat kesepakatan tertulis antar para ahli waris. Namun, ketika muncul sengketa pembagian waris antar para ahli waris maka yang dipergunakan harus hukum waris yang seharusnya.

Jika yang bersengketa antara keluarga golongan thionghoa non muslim maka yang digunakan hukum waris dalam KUHPerdata. Lalu sengketa tersebut diselesaikan di pengadilan negeri.

Namun jika yang bersengketa tersebut keluarga muslim maka gugatan waris diselesaikan melalui pengadilan agama dengan berdasar pada hukum Islam.

Wakaf

Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan. Baik untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam.

Dapat juga diartikan menyerahkan harta benda yang dimiliki untuk dipergunakan di jalan Allah SWT.

Harta tersebut diberikan khusus untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum. Sebagai contoh, mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau tempat pemakaman umum.

Hal tersebut kembali kepada tujuan dan fungsi itu sendiri. Wakaf bertujuan agar suatu harta benda yang diwakafkan dipergunakan sebagaimana fungsinya. Yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum.

Oleh karenanya harta benda wakaf hanya dapat dipergunakan untuk hal-hal tertentu, yaitu:

  1. Sarana dan kegiatan ibadah;
  2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
  3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa;
  4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan
  5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Agar dapat lebih memudahkan dalam mengenal lembaga wakaf ini, berikut beberapa istilah terkait wakaf yang perlu Anda ketahui:

  1. Wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya;
  2. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar dilangsungkan di hadapan PPAIW dengan disaksikan dua saksi.
    Ikrar dapat dilangsungkan secara lisan dan/atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Jika wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf dengan alasan yang jelas. Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa dengan yang diperkuat oleh dua saksi.
  3. Benda Wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam;
    Benda yang diwakafkan tersebut merupakan milik wakif, bebas sengketa dan tidak dibebankan jaminan utang dalam bentuk apapun.
    Pada saat pelaksanaan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya wajib untuk menunjukkan bukti asli kepemilikannya atas benda yang akan diwakafkan.
  4. Nazhir adalah perseorangan, organisasi atau kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan peruntukkannya.
  5. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif dan menyerahkannya kepada Nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

Pelaksanaan wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Wakif;
  2. Nazhir;
  3. Harta benda Wakaf;
  4. Ikrar Wakaf;
  5. Peruntukan harta benda wakaf;
  6. Jangka waktu wakaf.

Ketentuan mengenai wakaf diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Kompilasi Hukum Islam;
  2. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf; dan
  3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
shadow

Pusing memikirkan masalah perceraian, pernikahan ataupun pembagian harta gono gini?

Biarkan kami yang menguruskannya untuk anda