Wakaf dalam Hukum di Indonesia

Wakaf merupakan praktik yang jamak ditemukan di masyarakat. Wakaf memiliki aturan yang jelas dalam hukum Islam. Lantas bagaimana sistem hukum positif di Indonesia memandang wakaf?

 

 

Wakaf memiliki arti menyisihkan harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai dari harta yang diwakafkan akan tetap, tapi dapat memiliki nilai manfaat lebih dari hari ke hari. Dilihat dari sudut pandang syariat Islam, harta yang sudah diwakafkan tidak diperkenankan untuk dijual, diwariskan, atau dipindahtangankan. Para ulama pun menganjurkan umat Islam untuk melakukan wakaf sebagai bekal amal jariyah.

 

Secara umum, wakaf terdiri dari dua kategori, yakni:

  • Wakaf kepada keluarga atau kerabat dekat (wakaf al –abliy atau wakaf al-dzurry). Tujuan dari wakaf ini masih untuk kesejahteraan pribadi.
  • Wakaf untuk ibadah (wakaf al-khairiy). Bentuk dari wakaf al-khairiy di antaranya dapat berupa menyumbangkan tanah untuk pembangunan masjid. Tujuan utama dari wakaf ini adalah semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan.

 

 

 

 

Wakaf dalam aturan hukum Indonesia

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan syariat Islam.

Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan, pelaksanaan wakaf pun tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan dua aturan hukum tersebut, terdapat empat rukun wakaf yang wajib dipenuhi, yakni:

  • Adanya waqif (orang yang melakukan wakaf),
  • Adanya benda yang akan diwakafkan (mauquf),
  • Adanya penerima wakaf (nadzir),
  • Terdapat akad atau ikrar pernyataan wakaf dari orang yang berwakaf kepada penerima wakaf.

 

Seseorang yang hendak melakukan wakaf pun harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

  • Dewasa,
  • Berakal sehat,
  • Melakukan wakaf atas kehendak sendiri,
  • Tidak memiliki kendala hukum atau pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Adapun jika waqif adalah lembaga, maka pihak yang bertindak atas nama lembaga tersebut haruslah berasal dari salah satu pengurus lembaga yang dapat dipercaya dan memenuhi syarat waqif seperti yang disebutkan di atas.

 

 

 

 

Wakaf harus dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf

Waqif harus mengucapkan ikrar wakaf ataupun menuliskannya secara jelas dan tegas kepada pihak penerima wakaf dengan disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi. Ikrar tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Jika waqif tidak dapat hadir dalam ikrar wakaf, ia dapat menyerahkan tugas tersebut kepada perwakilannya dengan memberikan surat kuasa yang disaksikan oleh dua orang saksi. Agar dapat melaksanakan ikrar wakaf, waqif atau perwakilannya wajib menyerahkan surat dan bukti kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan kepada petugas PPAIW.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ikrar wakaf memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipegang oleh penerima wakaf. Penerima wakaf pun berhak meminta penjelasan terkait legalitas harta wakaf yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atas lahan maupun bukti kepemilikan lainnya.

Selain menyertakan sertifikat hak milik, waqif pun diwajibkan melampirkan surat keterangan kepala desa/lurah yang diketahui camat, serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari kantor pertanahan kabupaten/kotamadya wilayah domisili waqif. Adanya bukti kepemilikan lahan dan surat keterangan tersebut dapat menegaskan bahwa tanah yang akan diwakafkan tidak memiliki sengketa maupun utang dan dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya.

 

 

 

 

Hal-hal yang membatalkan wakaf

Para ulama sepakat jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, wakaf bisa dianggap batal. Namun, berdasarkan mazhab Imam Maliki, ada beberapa hal lain yang dapat membatalkan wakaf, seperti:

  • Waqif meninggal sebelum harta wakaf diserahterimakan, kecuali ada ahli warisnya yang bersedia meneruskan wakaf.
  • Lahan yang diwakafkan masih tetap ditinggali.
  • Waqif mengambil sebagian harta yang telah diwakafkannya.
  • Berwakaf untuk hal-hal di luar kepentingan yang dapat diterima syariat Islam.
  • Pengelola waqaf adalah orang yang berwakaf.
  • Harta benda yang diwakafkan masih terbelit utang atau sengketa.

 

 

Itulah beberapa hal seputar wakaf dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Jika Anda berniat mewakafkan sebagian harta yang dimiliki, jangan lupa berkonsultasi pada para ulama dan pejabat terkait agar prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Kami dapat membantu Anda menangani wakaf, hak waris, perwalian, dan hak asuh anak? Son Lawyers dapat membantu Anda, konsultasikan masalah Anda kepada kami. Konsultasi sekarang.

Posted in