Memahami Syarat & Prosedur Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Ada prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak asuh anak. Kesalahan prosedur bisa membuat proses pengurusan hak asuh anak jadi berlarut-larut.

 

 

Perceraian yang terjadi pada pasangan yang tak lagi bisa hidup akur, tak berakhir dengan perpisahan keduanya. Setiap kasus perpisahan, terutama bagi pasangan yang memiliki anak, disertai dengan perebutan hak asuh anak. Pemerintah Indonesia pun punya aturan jelas yang dapat dipakai sebagai landasan dalam mendapatkan hak asuh anak.

 

 

Dasar hukum yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditujukan untuk pasangan beragama Islam. Aturan ini menyebutkan bahwa usia krusial terkait pemberian hak asuh anak adalah 12 tahun (mumayyiz). Ketika anak berada di usia kurang dari 12 tahun, maka pengasuhannya diberikan kepada pihak ibu. Sementara itu, ketika anak berusia lebih dari 12 tahun, dia bisa memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.

 

 

Meski begitu, penetapan hak asuh anak yang ada pada KHI itu tidak berlaku secara mutlak. Banyak kasus perebutan hak anak yang belum mumayyiz berakhir dengan keputusan hakim yang memberikannya kepada pihak ayah. Keputusan itu dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan.

 

 

Prosedur dan Syarat Pengajuan Hak Asuh Anak Ketika Bercerai

Keputusan terkait hak asuh anak kepada salah satu orang tua, seperti yang telah disebutkan, dilakukan lewat keputusan pengadilan. Untuk mantan pasangan yang beragama Islam, prosesnya dilakukan di Pengadilan Agama. Sementara itu, untuk mantan pasangan yang beragama selain Islam, pengurusannya dilakukan di Pengadilan Negeri.

 

Untuk proses pengurusan pengajuan hak asuh anak, baik di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri, Anda harus melengkapi syarat yang diperlukan, yakni:

 

  • Surat pengajuan permohonan hak asuh ke pengadilan
  • Fotokopi kutipan akta cerai
  • Fotokopi akta kelahiran anak
  • Biaya perkara

 

Setelah melengkapi syarat yang diperlukan, Anda juga perlu mengikuti prosedur pengajuan hak asuh anak yang berlaku di pengadilan. Prosedur tersebut adalah:

 

  1. Pembuatan surat gugatan tertulis ke pengadilan;
  2. Pengajuan gugatan hak asuh anak, ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat. Kalau penggugat tak mengetahui domisili tergugat, pengajuan dapat dilakukan di pengadilan di wilayah domisili penggugat;
  3. Pemberian nomor registrasi oleh panitera setelah pembayaran biaya perkara dilakukan;
  4. Penentuan majelis hakim oleh panitera;
  5. Pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang.

 

Selanjutnya, ada beberapa tahapan persidangan yang harus Anda lalui, yakni:

  • Usaha mediasi yang dilakukan oleh hakim kepada kedua pihak pada sidang pertama;
  • Pembacaan surat gugatan atau permohonan hak asuh anak oleh pemohon atau penggugat;
  • Jawaban atas surat permohonan atau gugatan yang dilakukan oleh termohon atau tergugat;
  • Tahapan replik dan duplik dari masing-masing pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon;
  • Pembuktian oleh pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon;
  • Kesimpulan dari masing-masing pihak;
  • Musyawarah Majelis Hakim; dan
  • Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

 

 

Hal-Hal yang Membuat Orang Tua Kehilangan Hak Asuh Anak

Pihak pengadilan lewat beberapa tahapan yang telah dilakukan, memang bisa memberikan hak asuh anak kepada salah satu pihak, baik ayah ataupun ibu. Namun, perlu diketahui bahwa hak asuh anak ini tidak berlaku secara permanen. Beberapa alasan yang bisa membuat seseorang kehilangan hak asuh anak di antaranya adalah, kelalain dalam mengasuh anak, orang tua melakukan tindakan tak terpuji, ataupun kesibukan yang terlalu tinggi.

 

Untuk memperjuangkan hak asuh anak di pengadilan, Anda dapat memanfaatkan jasa kami. Dengan tenaga pengacara dari Son Lawyer, proses pengurusan hak asuh anak di pengadilan bisa berlangsung secara lancar. Hubungi kami di Son Lawyers

Posted in ,